Junction Palembang – Palembang bakal punya wajah baru di sektor infrastruktur transportasi. Ya, proyek besar Junction Palembang akhirnya akan segera rampung dan siap dioperasikan dalam waktu dekat. Simpul jalan tol ini digadang-gadang menjadi penghubung vital antara Tol Kayuagung–Palembang dan Tol Palembang–Indralaya. Fungsinya sangat strategis: mengurai kemacetan, mempercepat waktu tempuh, dan meningkatkan mobilitas barang serta orang di Sumatera Selatan.

Namun, jangan buru-buru girang dulu. Bersamaan dengan pengoperasian ini, akan ada penyesuaian tarif tol yang wajib diketahui masyarakat. Apakah benar tarifnya masih ramah kantong, atau justru membuat dompet menjerit? Mari kita telisik lebih dalam.

Terobosan Infrastruktur, Tapi Siapkah Masyarakat Menanggung Biaya?

Junction Palembang bukan sekadar jalur penghubung. Proyek ini adalah simpul strategis yang di bangun dengan biaya triliunan rupiah dari anggaran negara dan investasi swasta. Desain jalurnya di buat agar terintegrasi secara seamless dengan ruas tol lain, sehingga pengendara tidak perlu lagi memutar arah atau terjebak kemacetan di titik rawan.

Namun, pembangunan ini tentu tak datang tanpa harga. Pengguna jalan tol akan di kenakan tarif tambahan yang menyesuaikan dengan panjang dan kelas kendaraan. Kementerian PUPR dan operator jalan tol sudah mengeluarkan rincian resmi terkait tarif yang akan di berlakukan begitu Junction ini aktif.

Baca juga : Harga Rumah Mewah di RI Makin Mahal Imbas Tarif Trump

Rincian Tarif Tol: Siap-Siap Uang Elektronik Terkuras

Berikut adalah rincian tarif tol yang akan di berlakukan di Junction Palembang, berdasarkan informasi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT):

• Golongan I (mobil pribadi, jip, pick-up): Rp 12.000 – Rp 18.000 tergantung rute masuk dan keluar.
• Golongan II dan III (truk kecil dan sedang): Rp 20.000 – Rp 28.000.
• Golongan IV dan V (truk besar dan trailer): Rp 35.000 – Rp 45.000.

Tarif ini akan di berlakukan di semua akses keluar-masuk yang terhubung ke Junction Palembang, termasuk pintu tol Simpang Patal, Jakabaring, hingga arah Tanjung Api-Api. Kenaikan ini di sebut sebagai penyesuaian wajar atas investasi dan perawatan infrastruktur yang akan di lakukan jangka panjang.

Meski secara nominal masih di bawah rata-rata tol di Pulau Jawa, tetap saja masyarakat kelas menengah ke bawah akan merasakan beban tambahan, apalagi untuk aktivitas harian seperti distribusi barang atau komuter kerja dari pinggiran kota.

Dampak Langsung ke Ekonomi Lokal

Pemerintah daerah mengklaim proyek ini akan mengerek pertumbuhan ekonomi Palembang secara signifikan. Distribusi logistik dari dan ke pelabuhan di prediksi akan meningkat dua kali lipat. Aktivitas UMKM juga di harapkan terdorong karena waktu tempuh pengiriman bahan baku bisa di tekan hingga 30%.

Tapi di sisi lain, pelaku usaha kecil—terutama yang belum mampu menjangkau biaya logistik berbasis tol—akan mengalami tekanan berat. Kenaikan tarif transportasi bisa berarti kenaikan harga barang, dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Ini adalah efek domino yang perlu di antisipasi, bukan cuma di bungkus dengan jargon “pembangunan”.

Masyarakat Diminta Siap Mental dan Dompet

Pemerintah memang sudah menyosialisasikan proyek ini sejak jauh-jauh hari. Namun, tetap saja tak semua masyarakat benar-benar siap dengan biaya tambahan yang datang tiba-tiba. Apalagi jika masih banyak alternatif jalan biasa yang bisa di gunakan tanpa biaya tol.

Kehadiran Junction Palembang akan menjadi ujian: apakah pembangunan ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, atau hanya menjadi proyek elite yang memanjakan investor dan pengguna jalan bermobilitas tinggi. Waktu yang akan menjawab.

Yang pasti, sebelum resmi beroperasi, pengguna jalan di sarankan memastikan saldo uang elektronik cukup, memahami rute dengan baik, dan bersiap menghadapi era baru transportasi Palembang yang serba cepat, tapi juga berbiaya tinggi.